Gender Mainstreaming

Peran Ibu dalam Komunikasi Beradab

Penulis: Nurul Maghfiroh

Global movement yang dilakukan kaum ibu yang saat ini lebih dikenal sebagai kelompok feminis yang bertujuan merumuskan kembali makna keadilan yang dirasakan tidak relevan lagi, baik dalam hal pembagian tugas, fungsi, maupun perannya dalam masyarakat.

Gender mainstreaming sebagai upaya pengarusutamaan kaum perempuan dalam rangka menempatkan secara tepat posisinya, mestinya dimiliki kaum perempuan tanpa mengabaikan aspek peningkatan mutu akademik seorang ibu rumah tangga. Karena itu, dibutuhkan suatu metode akademik tersendiri dalam hal implementasi penerapan atau menangani permasalahan di dalam rumah tangga.

Meski ini terkesan sepele, seharusnya pemerintah melihat bahwa segala gejolak dan fenomena sosial dan ekonomi yang terjadi di Indonesia ini sebenarnya berimplikasi pada psikologis seorang ibu rumah tangga yang disebabkan makin kompleksnya permasalahan yang dihadapi. Melalui pemberdayaan perempuan secara tepat, kelak diharapkan dapat memunculkan tindakan dan perbuatan yang menumbuhkan saling pengertian melalui komunikasi yang beradab., atau dalam bahasa Habermas disebut sebagai bonum commune.

Interpretasi peran yang sangat selektif dan sempit telah menimbulkan pengaruh kuat yang membatasi kehidupan kaum perempuan, yang secara tradisi agama dipersepsi telah digunakan sebagai alasan untuk menjustifikasi adanya pemingitan kaum perempuan dari proses pendidikan. Pengaruh yang kaku dari para teolog yang konservatif ini telah memainkan sebuah peran penting dalam mencekik peran pendidikan perempuan selama beberapa dekade dengan cara mempertahankan pendapat bahwa perempuan selayaknya berada dalam ruang lingkup domestik (Jawad, 1983).

Stigma yang kian membudaya (setinggi apa pun jenjang akademis yang ditempuh kaum Hawa, toh akan ke dapur juga) sudah kian mulai dihancurkan. Anggapan misoginis meligitimasi tindakan pemenjaraan perempuan di dalam rumahnya sendiri, untuk menjalani fungsi-fungsi reproduksi yang dipatok di sekitar ”kasur, dapur, sumur”, menggeser penafsiran dengan memasuki penafsiran metamorfosis menjadi stigma negatif ”ibu karier” yang materialistis.

Bukan rahasia umum lagi, banyak rumah tangga yang sumber perekonomiannya diupayakan oleh istri. Ini karena penghasilan suami yang minim. Padahal pengeluaran tidak hanya sebatas permasalahan di dapur saja, tetapi biaya sekolah anak, kesehatan keluarga, paguyuban, adanya keinginan dari kaum ibu untuk memiliki barang-barang prestis baik melalui kredit alat rumah tangga sampai barang mewah.

Sampai-sampai hal tetek-bengek yang sekiranya dirasa tidak penting pun, seorang ibu rumah tangga berpikir diperlukan anggaran yang tepat. Terlebih lagi saat ini imbas dari kenaikan harga BBM yang secara otomatis juga mengkatrol kenaikan kebutuhan pokok lainnya. Pada akhirnya, yang bisa dilakukan kaum ibu hanya pasrah, mengelus dada, serta mencari alternatif solusi.

Kegagalan pemerintah dalam mengimplementasi kebijakan berpengaruh besar terhadap kembang-kempisnya nafas kaum ibu. Implikasinya mengarah pada permasalahan sosial ekonomi yang kian terpuruk dan secara otomatis survivalitas kaum ibu dapat dikatakan makin tidak baik.

Perspektif Gender

Munculnya komunitas pekerja perempuan, atau dikenal sebagai ”perempuan karier”, makin memperluas dunia pengabdiannya. Bukan saja sebagai ibu rumah tangga (peran domestik), melainkan juga di tengah masyarakat dengan berbagai fungsi dan jabatan (peran publik).

Kata Protagoras (485-410 M), ”Man is the measure of all things” (laki-laki menjadi ukuran segala sesuatu). Laki-laki dikonsepsi sebagai makhluk reproduktif ketika siklus kehidupannya berkisar di antara fungsi organ reproduksi yang dimilikinya. Acuan ini dapat mengakibatkan marginalisasi, subordinasi dan diskriminasi terhadap perempuan.

Lahirnya gerakan feminisme, disusul merebaknya isu kesetaraan gender di berbagai tempat, merupakan reaksi terhadap patriarkalisasi institusi dalam masyarakat. Mencermati masalah yang muncul dalam membahas relasi gender yang tidak berkeadilan, maka akar permasalahan bisa digeneralisasi pada budaya patriarkhi, yang intinya adalah penindasan terhadap perempuan.

Budaya patriarkhi mempunyai tiga karakteristik: a) dominasi laki-laki (male-dominated), b) identitas laki-laki (male-identifated), dan c) kepentingan yang berpusat pada laki-laki (male-centered). Akibatnya terjadilah apa yang disebut sebagai marginalisasi dan subordinasi terhadap perempuan.

Subordinasi perempuan dan dominasi laki-laki dalam masyarakat, menurut Allan G Johnson, terjadi karena laki-laki mempunyai banyak akses kepada kekuasaan. Untuk memperoleh status, mereka duduk di lembaga-lembaga legislatif, dominan di lembaga hukum dan peradilan, pemilik sumber-sumber produksi, menguasai organisasi keagamaan, organisasi profesi, lembaga-lembaga pendidikan tinggi, dan sebagainya. Sementara perempuan ditempatkan pada posisi inferior.

Stereotipe Ibu

Mengutip pemikiran Muri’ah (2004), stereotipe merupakan suatu bentuk penindasan ideologi dan kultural, yakni pemberian label yang memojokkan kaum perempuan. Misalnya stereotipe perempuan sebagai ibu rumah tangga, jelas bisa merugikan mereka. Tatkala mereka hendak aktif dalam kegiatan yang dianggapnya sebagai bidang kegiatan laki-laki, seperti kegiatan politik, atau pembangunan fisik, dianggap menyalahi kodratnya sebagai perempuan.

Perempuan, meski punya peluang berkiprah di sektor publik, ada harga dan persyaratan yang harus dibayar untuk kiprah tersebut. Hal ini karena peran reproduksinya tidak dianggap sebagai peran ekonomi (an economic role). Akibatnya perempuan dianggap the second class, karena fungsi reproduksinya mereduksi produktivitasnya, sehingga status dan kedudukannya lemah.

Persoalan tidak akan timbul, andai pembagian peran-laki-laki bekerja di luar rumah (public sector) dan perempuan di rumah tangga (domestic sector) tidak dimaknai lain. Realitas di masyarakat menyatakan, alih-alih pembagian kerja itu menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga saling melengkapi dan menghormati. Yang muncul malah banyak persoalan ketidakadilan bagi perempuan (gender inequalities).

Bila seorang perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga --mungkin itu pilihan pribadi, atau lebih banyak diminta oleh suami-- maka posisi tawar mereka makin rendah di rumah tangga. Mereka dianggap sebagai beban suami (yang berpenghasilan kurang) karena dianggap tidak memberikan kontribusi apa-apa. Karena dianggap beban, perempuan harus menerima apa saja perlakuan suami yang telah menanggung hidupnya.

Laporan Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan tahun 2000 menyebutkan, 11,4 % perempuan (24 juta orang dari 217 juta penduduk Indonesia) mengaku pernah mengalami kekerasan di rumah tangga: tempat yang selama ini dianggap paling aman buat perempuan. (*)

--Nurul Maghfiroh, alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sumber: Suara Perempuan, Suara Merdeka edisi 22 Oktober 2008

Kultur Patriarkhi yang Memiskinkan

Penulis: Fathor Rahman MD

Terlepas dari kesalahan teknis pembagian atau karena tak ada pengamanan dari aparat keamanan, kasus pembagian zakat di Pasuruan sebenarnya menyajikan sebuah ‘’fakta hidup’’ akan tingginya angka kemiskinan di negeri kita ini. Apalagi ketika harus diukur dengan nominal materi yang dibagikan. Kenyataan itu seakan menegaskan, kemiskinan dan kematian termasuk lingkaran persoalan paling dekat. Kemiskinan bisa menjelma monster paling mengerikan yang siap memangsa manusia.

Dilihat dari perspektif gender, tragedi itu sepertinya berbicara bahwa kultur patriarkhi di masa lalu juga memiliki implikasi serius bagi terciptanya angka kemiskinan saat ini. Buktinya Murniati (50), salah seorang korban tewas, adalah janda beranak lima yang penghasilan ekonominya hanya dari pekerjaan menjahit.

Ia harus menghidupi dua anak terakhirnya yang duduk di bangku kelas VII SMP dan kelas XII SMA. Hal serupa dialami Wagina (50), korban yang masih tertolong. Ia janda sebatang kara. Anak tunggalnya bekerja sebagai TKW di Malaysia. Pekerjaan sehari-hari Wagina menjual kayu bakar.

Dua korban dengan latar belakang hidup serupa ini hanyalah sampel. Kenyataannya, sebagian besar korban memiliki sisi kehidupan yang sama. Sebagian besar hidup sebatang kara, atau menanggung hidup seorang diri.

Bisa dipastikan, sebagian besar korban adalah perempuan yang masa mudanya tidak berkesempatan memperoleh ruang aktualisasi yang luas. Mereka disorong ke dapur, sumur, atau hanya dibimbing untuk memberesi urusan domestik.

Ketika nasib memosisikan dirinya sebagai kepala keluarga tunggal, mereka menjadi kelimpungan, ekonominya terseok-seok. Artinya, kemiskinan yang mereka hadapi bukan sekadar kemiskinan struktural, kemiskinan natural, kemiskinan absolut, atau kemiskinan relatif. Ini juga karena faktor kemiskinan moral masa lalu. Mereka tidak diberi ruang aktualisasi diri di sektor usaha yang lebih luas.

Menurut Dewi Mayavanie Susanti (2003), kemiskinan bukan fenomena musiman yang sertamerta muncul begitu saja, tetapi melalui proses panjang. Bahkan sejak dulu bisa dikatakan telah menyatu dengan kehidupan perempuan yang dipengaruhi oleh faktor seperti tradisi, agama, dan gender.

Perombakan Patriarkhi

Dalam pandangan Kartini, di masa lalu kemiskinan membuat perempuan sulit membangun komunikasi dengan warga sekitar dan aparat pemerintah. Akibatnya, perempuan merasa rendah diri, tidak pantas terlibat dalam berbagai kegiatan social, memberikan pendapat atau menyuarakan aspirasinya dalam berbagai pertemuan. Cara pandangnya itu membuahkan pemberontakan untuk membebaskan perempuan dari kultur patriarkhi.

Kesadaran semacam itu juga pernah lahir di masa Orde Baru, yang dipelopori negara-negara dunia pertama lewat sebuah program Women in Development (WiD). Namun karena kuatnya pengaruh kultur patriarkhi, gerakan itu tidak memuaskan. Emansipasi hak perempuan hanya terjadi di kalangan istri pegawai, seperti lahirnya organisasi PKK.

Ibu rumah tangga biasa tetap kesulitan mendapat ruang aktualisasi yang luas. Harapan makin sulit terealisasi secara sempurna, saat 10 tahun kemudian banyak orang menyangsikan dan mengajukan kritik mendasar terhadap konsep WiD yang dipelopori kalangan feminis. Program itu dinilai hanya sebuah agenda negara dunia pertama untuk mendominasi negara dunia ketiga.

Di era reformasi, semangat emansipasi perempuan kembali menguat di Indonesia, tetapi sepertinya hingga sekarang belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Bahkan, belakangan, kouta 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen tidak terpenuhi.

Reformasi masih gagal untuk melakukan reformasi kultur patriarkhi. Menurut I Nyoman Supartha (2008), sepinya pencalonan calon anggota legislatif (caleg) perempuan tak semata-mata dipengaruhi mahalnya modal politik yang hanya bisa dibawar oleh kaum maskulin. Ini juga karena masih terlalu kuatnya pengaruh kultur stereotip gerak perempuan di ruang publik.

Sebagus apapun strategi pembangunan yang diupayakan, jika tak dibarengi dengan pengembangan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia yang berpihak kepada kaum perempuan, kemiskinan dan tingginya angka penggangguran akan menjadi problem berkelanjutan.

Menurut Mansour Fakih (Analisis Gender dan Transformasi Sosial; 1996), permasalahan kaum perempuan ini bisa diatasi dengan cara menyiapkan mereka agar bisa bersaing dalam suatu dunia yang penuh persaingan bebas. Perempuan adalah aset pembangunan, sekaligus bisa menjadi akar persoalaan bila tidak diberdayakan.

Kalau semangat reformasi tidak dibarengi dengan kesadaran total untuk merombak kultur patriakhi, maka masa depan reformasi tidak akan memberi sumbangsih besar untuk memberantas kemiskinan di negeri kita. Apalagi kebijakan otonomi daerah memiliki sisi ancaman untuk menggagalkan emansipasi gender di daerah, karena kembali meneguhkan identitas budaya lokal yang bercorak patriarkhi.

Kenyataan itu harus dijadikan sebuah kritik kultur, bahwa budaya patriarkhi pada masa lalu telah memakan korban jiwa hari ini. Jika dibiarkan dalam waktu panjang, kultur patriarkhi merupakan salah satu penyebab suburnya angka kemiskinan. Kemiskinan akan mendekatkan seseorang pada bayang-bayang risiko kematian. (*)


--Fathor Rahman MD, peneliti pada Institute for Humankind and Political Studies (Inhups).

Sumber: Suara Perempuan, Suara Merdeka edisi 24 September 2008

Harapan Hidup Perempuan Pinggiran

Penulis: Ary Yusmindar

Pada tanggal 15 September 2008, media cetak dan elektronik mengabarkan berita duka yang mengejutkan dari Pasuruan. Sekitar 5.000 perempuan berdesakan mengantre zakat di sebuah mushala di Kota Pasuruan, Senin (14/9/2008). Mereka berdatangan sejak pagi dari berbagai penjuru Kabupaten Pasuruan. Rela menunggu pembagian zakat di bawah terik panas matahari.

Ketika hendak masuk mengambil zakat, massa menjadi tak terbendung dan musibah yang merenggut maut pun tak terhindarkan. Sebagian dari massa terdesak dan terinjak-injak. Beberapa media melansir korban tewas mencapai 21 orang. Semuanya perempuan.

Korban meninggal sebagian besar kaum perempuan dengan status janda, berusia dari 25-65 tahun. Sebut saja almarhumah Murniati (50), janda yang harus menghidupi lima anaknya, dan setiap hari bekerja sebagai penjahit di rumah. Belum lagi beberapa orang dalam kondisi kritis dan dilarikan ke rumah sakit.

Dari data media yang ada, insiden pembagian zakat juga pernah terjadi di beberapa kota lain seperti Banjarmasin, Jakarta Selatan, Semarang, Gresik, dan Lamongan. Korban tewas di Pasuruan adalah yang terbesar, akibat kekurangsiapan berbagai pihak mengantisipasi jumlah penerima zakat.

Perempuan Jadi Korban

Perempuan dan kemiskinan menjadi satu hal penting dari kasus tragis Pasuruan. Melihat data media bahwa perempuan akhirnya (lagi-lagi) menjadi korban, patut kiranya berbagai pihak bersikap tidak hanya pada tataran retorika. Belitan ekonomi menjadi tujuan utama seseorang, tidak terkecuali perempuan, dari kategori kaum pinggiran ini berupaya dengan berbagai cara untuk mengatasinya.

Bantuan yang diberikan beberapa pihak berupa sembako atau materi (uang) bisa meringankan beban penderitaan mereka, akibat beratnya kondisi ekonomi. Rendahnya tingkat pendidikan juga menempatkan perempuan dalam posisi lemah untuk mendapat pekerjaan yang layak, sehingga ketergantungan ekonomi pada suami (laki-laki) sangat besar.

Sering dalam kasus bencana alam dan kasus lain, perempuan menjadi termarginalkan karena hal-hal seperti itu. Seperti dalam kasus Pasuruan, mereka rela berbondong-bondong mengantre zakat karena berharap mendapat sembako. Jumlahnya memang tidak seberapa, tetapi sangat berarti untuk kelangsungan hidup mereka. Namun bukan sembako yang didapat, hidup mereka malah berakhir naas.

Harapan Hidup
Di sisi lain, penelitian kualitatif yang dilakukan Lembaga Studi Pers dan Informasi (LeSPI) dalam periode Februari-Juni 2008 di enam kota (Purwokerto, Temanggung, Surakarta, Semarang, Pati, dan Pekalongan) memperlihatkan harapan hidup informan (responden) pinggiran, termasuk kaum perempuan, cukup jelas.

Mereka ingin hidup sukses, mampu mengatasi kesulitan ekonomi, mampu menutup biaya hidup sehari-hari dengan penghasilan bulanan, membiayai pendidikan anak, dan mampu membawa anak ke rumah sakit. Seorang pedagang asongan, Mujiati, mengatakan cita-citanya ingin membesarkan dan menyekolahkan anak serta membahagiakan mereka.

Mayoritas informan (50,7 %) mengatakan ingin hidup sukses atau sejahtera, entah dengan cara apa pun. Pendidikan terbatas, bahkan nyaris tak pernah mengenyam bangku sekolah, tak memupuskan keinginan mereka untuk hidup layak. Melambungnya harga BBM membuat masyarakat pinggiran sulit untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Lebih dari separo informan (59,3 %) mengatakan tak pernah mendapat bantuan. Mbah Mudi, misalnya, mengatakan selama ini tidak pernah memperoleh bantuan sosial, meski sangat mengharapkannya. Sebab bantuan social itu dapat mengurangi beban ekonomi keluarganya, baik dalam bentuk uang ataupun barang.

Mbah Pondi dari Semarang juga mengatakan, selama hidupnya baru dua kali menerima bantuan berupa beras 2,5 kilogram dari kelurahan. Beban hidup yang makin berat juga mendorongnya untuk tak henti berusaha agar pihat terkait tergerak hatinya untuk membantu ekonomi masyarakat pinggiran.

Keinginan untuk mengenyam pendidikan pun terpatahkan dengan belitan keuangan yang ada. Masalah kemiskinan menjadi rantai yang membelit kehidupan mereka hingga saat ini. Toh mereka tak pantang menyerah. Beberapa informan tak segan bekerja serabutan demi sesuap nasi dan memenuhi nafkah anak-anak.

Para perempuan pun tak canggung membantu suami dengan mencari pekerjaan tambahan. Bahkan ada juga yang menjadi single parent. Senyum Mbah Pondi terus mengembang di bibir keriputnya. Kulit legamnya tak menyiratkan kelelahan, tetapi ketulusan dan saksi kerasnya kehidupan. (*)


--Ary Yusmindar, penulis aktif di Lembaga Studi Pers dan Informasi (LeSPI)

Sumber: Suara Perempuan, Suara Merdeka edisi 24 September 2008.

Tugas Baru Mengelola Suara Perempuan

Mulai Februari 2009, aku mendapat tugas baru yang menurutku sangat mulia, juga membanggakan, yaitu mengelola rubrik Suara Perempuan di harian Suara Merdeka. Mengapa mulia, mengapa membanggakan?

Bagiku perempuan adalah segalanya. Aku terlahir dari rahim seorang perempuan. Istriku yang tiada henti menemaniku di kala gembira dan nelangsa juga seorang perempuan. Bahkan aku dianugerahi tiga anak, yang semuanya perempuan. Aku pun memiliki dua kakak perempuan yang sangat sayang kepadaku, begitu pula sebaliknya.

Dengan memuliakan perempuan, setidaknya aku merasa telah memuliakan ibu, istri, ketiga anakku, maupun kedua kakakku. Sayangnya, aku belum dapat membalas segala kebaikan ibu. Beliau wafat pada tahun 1990, ketika aku sedang belajar menjadi jatidiri.

Agaknya, rasa kehilangan seorang ibu membuatku makin begitu hormat terhadap kaum perempuan. Karena ibuku, tentu saja, adalah perempuan juga. Seorang perempuan yang dulu harus membanting tulang membantu ayah, mencari nafkah. Perempuan yang kerap menghabiskan waktu istirahatnya untuk mencari uang, bahkan mengambil sebagian waktu tidurnya untuk berdoa.

Kini, segala rasa hormatku tercurahkan kepada istri, ketiga anakku, kedua kakak perempuanku, dan untuk seluruh perempuan di mana saja, khususnya di Indonesia yang umumnya masih mengalami diskriminasi dan penindasan.

Blog Suara Perempuan

Maka, mengelola rubrik Suara Perempuan adalah pekerjaan yang sangat mulia dan membanggakan, setidaknya bagi diriku. Sejak menjadi redaktur di Suara Merdeka, Juni 1993, baru sekaranglah aku berkesempatan untuk bersinggungan langsung dengan isu-isu perempuan. Selama ini hanya sekadar mengikuti saja isu tersebut, entah dari media cetak maupun media elektronik.

Bersamaan dengan pekerjaan baru tersebut, aku membangun blog Komunitas Suara Perempuan , sebagai media bertukar pikiran dengan para aktivis perempuan di seluruh Indonesia, termasuk dengan para penulis lepas (kontributor) yang selama ini setia mengirimkan naskahnya untuk rubrik Suara Perempuan di harian Suara Merdeka.

Unik juga ya, separo penulis artikel perempuan itu ternyata laki-laki. Mungkin mereka mempunyai perasaan yang sama dengan aku. Sama-sama menaruh rasa hormat terhadap perempuan, sama-sama memiliki empati atas penderitaan sebagian perempuan di Indonesia, serta sama-sama berharap agar ada peningkatan perhatian dari pengambil kebijakan terhadap nasib perempuan di negeri ini.

Berharap banyak melalui media cetak, maupun media online seperti blog ini, mungkin seperti jauh panggang dari api. Tapi suara itu penting dikumandangkan, agar tak ada waktu bagi para pengambil kebijakan dan sebagian masyarakat kita untuk menutup telinga terhadap isu kesetaraan gender yang masih setengah hati itu.

Tulisan-tulisan itu tetap diperlukan, agar tak ada waktu bagi mereka untuk menutup mata terhadap masih maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), trafficking, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Isu-isu untuk meningkatkan derajat kaum perempuan tak boleh berhenti, agar masuk ke dalam alam pikiran orang-orang yang masih saja menafikan peran perempuan.

Maka, blog ini dapat menjadi ajang untuk terus menggencarkan isu-isu tersebut. Tak peduli apakah Anda penulis atau bukan, aktivis perempuan atau bukan, bahkan tak peduli lelaki atau perempuan. Sepanjang masih mempercayai bahwa ibu kita adalah perempuan, maka kita harus menghormati perempuan! (*)